JAKARTA, DIKSIBER.ID – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait tindak pidana terus berlanjut di DPR RI setelah materi pembahasan melalui Panitia Kerja (Panja) memasuki tahapan Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin).

Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menyatakan optimistis pembahasan RUU tersebut dapat diselesaikan pada November 2026. Ia menyebut tahapan teknis telah dilalui sehingga proses berikutnya menunggu penjadwalan pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI Hinca Pandjaitan menyampaikan target penyelesaian pembahasan paling lambat 15 Desember 2026.

Perkembangan ini menjadi perhatian masyarakat karena RUU Perampasan Aset diharapkan dapat memperkuat upaya pemulihan aset hasil tindak pidana dan pemberantasan korupsi.

Namun, DPR belum mengesahkan RUU tersebut menjadi undang-undang. Proses legislasi masih harus melewati tahapan sesuai mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan.

Publik perlu terus mengawal substansi RUU, terutama mengenai perlindungan hak pihak ketiga, mekanisme pembuktian, kewenangan aparat, serta pengawasan agar penerapannya tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan.