JAKARTA – Guru Besar Universitas Negeri Makassar (UNM), Prof. Dr. Harris Arthur Hedar, SH, MH, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto atas langkah konkret mewujudkan pendirian Sekolah Rakyat (SR) di berbagai wilayah Indonesia. Program ini dinilai sebagai terobosan strategis untuk mengatasi masalah kemiskinan ekstrem dan tingginya angka putus sekolah dengan pendekatan holistik .
Menurut Harris yang juga Wakil Rektor Universitas Jayabaya Jakarta, program Sekolah Rakyat dirancang dengan pendekatan komprehensif yang dampaknya tidak hanya menyentuh siswa, tetapi juga keluarga dan masyarakat luas.
“Pendekatan yang holistik itu memiliki tujuan inti, yaitu memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan. Karena keluarga miskin dengan anak putus sekolah sangat mungkin akan menghasilkan generasi miskin berikutnya. Di sinilah nilai strategis dari program ini,” tegas Harris dalam keterangan tertulisnya, Rabu (27/8/2025) .
Ketua Dewan Pembina Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) ini menilai, pendidikan dengan model asrama bagi anak-anak miskin dan putus sekolah bukan hanya menjamin akses pendidikan, tetapi juga peningkatan taraf hidup melalui penyediaan fasilitas akomodasi dan nutrisi yang layak.
“Tentu terjadi peningkatan kualitas hidup, karena selain pendidikan akademik, sekolah dengan model asrama menjamin akomodasi dan nutrisi, juga membina karakter. Sehingga output-nya adalah individu yang lebih sehat, terampil, dan berdaya saing,” paparnya .
Harris menekankan pentingnya pandangan jernih dan objektif bangsa Indonesia terhadap kebijakan ini. Seluruh program Presiden Prabowo, mulai dari Sekolah Rakyat hingga Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa dan ibu hamil, bermuara pada satu tujuan besar: membangun ketahanan nasional.
“Salah satu aspek ketahanan nasional adalah kualitas sumber daya manusia. Itu yang dicapai melalui pendirian sekolah rakyat dan program makan bergizi gratis. Selain ketahanan energi, pangan, dan pertahanan keamanan, Presiden juga menekankan pembangunan manusia sebagai fokus utama,” jelas Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) ini .
Harris mengungkapkan bahwa gagasan Sekolah Rakyat sebenarnya bukan hal baru dalam sejarah pendidikan Indonesia. Pada masa awal kemerdekaan, konsep Sekolah Rakyat lahir untuk memberi kesempatan bagi anak-anak dari keluarga sederhana memperoleh pendidikan dasar.
“Sekolah Rakyat atau ‘SR’ saat itu menjadi jenjang pendidikan enam tahun, sebelum kemudian digantikan dengan Sekolah Dasar (SD) melalui reformasi pendidikan pada era 1970-an,” terang Harris .
Kini, istilah Sekolah Rakyat dihidupkan kembali dengan semangat baru oleh Presiden Prabowo. Bedanya, Sekolah Rakyat modern bukan sekadar ruang belajar, tetapi juga menjadi pusat pemberdayaan dengan konsep asrama, penyediaan gizi, dan pembinaan karakter .
Harris optimistis bahwa bila program ini konsisten dijalankan hingga menjangkau daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), peta jalan Indonesia Maju akan semakin nyata.
“Kalau ini berlanjut hingga ke pelosok dan daerah 3T, kita akan melihat generasi baru Indonesia yang lebih sehat, berpendidikan, dan memiliki daya saing global,” tutupnya .
Hingga saat ini, pemerintah telah membangun 100 Sekolah Rakyat yang beroperasi di seluruh Indonesia. Jumlah ini akan terus ditingkatkan hingga mencapai 165 titik pada September 2025 mendatang , sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam mempercepat pemerataan pendidikan dan pengentasan kemiskinan.
