JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan komitmen Polri mengusut tuntas dugaan penyadapan ilegal (illegal tapping), akses ilegal (illegal access), hingga dugaan tindak pidana makar yang menyeret sejumlah oknum pejabat tinggi Polri.
Penegasan tersebut disampaikan setelah Kapolri mengikuti Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam rapat tersebut, pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI memberikan dukungan terhadap langkah penyidik Bareskrim Polri untuk mengungkap perkara yang menyita perhatian publik tersebut.
“Pada prinsipnya, para pimpinan Komisi III dan anggota memberikan dukungan kepada kami, Polri, kepada para penyidik Bareskrim Polri, dalam mengungkap kasus illegal access, illegal tapping, dan juga tindak pidana makar,” ujar Suyudi.
Kapolri menjelaskan, penyidik mendalami dugaan keterlibatan sejumlah oknum pejabat tinggi Polri berinisial LSP, AN, EH, dan SU.
Kasus tersebut menjadi perhatian serius karena dugaan penyadapan ilegal menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, serta elemen masyarakat.
Menurut Kapolri, pengusutan perkara ini tidak hanya menjawab keresahan publik, tetapi juga menindaklanjuti perhatian Presiden RI dan berbagai tokoh yang diduga menjadi korban.
“Untuk itu, Polri akan terus melakukan upaya yang optimal dalam menjawab apa yang menjadi keresahan masyarakat. Ini juga menjadi keresahan pimpinan negara, Bapak Presiden dan jajaran, serta tokoh-tokoh politik dan tokoh-tokoh masyarakat yang dalam hal ini menjadi korban penyadapan secara ilegal,” ungkapnya.
Penyidikan Harus Transparan dan Berbasis Bukti
Kapolri meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada penyidik untuk mendalami seluruh rangkaian perkara.
Ia menegaskan, Polri harus menuntaskan pengusutan dan mempertanggungjawabkan hasil penegakan hukum kepada masyarakat.
“Berikan kami waktu untuk bisa menuntaskan dan menjawab ini semua kepada masyarakat,” tegas Suyudi.
Sebelumnya, dalam rapat kerja tersebut, Polri memaparkan perkembangan penanganan dugaan penyadapan ilegal, penghapusan dokumen elektronik, dan akses ilegal.
Polri juga menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana turut serta, perbuatan bersama-sama, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar.
Langkah tersebut menjadi bagian dari pendalaman penyidikan untuk mengungkap konstruksi perkara, dugaan perbuatan, serta keterlibatan setiap pihak berdasarkan fakta dan alat bukti.
Pengusutan perkara ini sekaligus menjadi ujian bagi profesionalitas dan akuntabilitas penegakan hukum di tubuh Polri.
Publik kini menantikan proses penyidikan yang objektif, transparan, dan tidak tebang pilih, termasuk apabila dugaan pelanggaran melibatkan pejabat yang memiliki jabatan strategis di institusi kepolisian.
