JAKARTA — Kantor Staf Kepresidenan (KSP) mengungkapkan 67.185 tahanan dan warga binaan belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Kondisi tersebut menghambat akses layanan kesehatan dan jaminan sosial di lembaga pemasyarakatan.

Pelaksana Tugas Deputi I KSP, Heru Kreshna Reza, menyampaikan temuan tersebut dalam diskusi kelompok terpumpun di Jakarta, Senin (16/11/2026). Data itu merujuk pada basis data pemasyarakatan per 4 November 2026.

“Itu menjadi pekerjaan rumah untuk kami,” ujar Heru.

Heru menjelaskan, ketiadaan NIK bukan sekadar persoalan administrasi. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap pemenuhan hak dasar warga binaan.

KSP menemukan salah satu dampaknya saat mengunjungi Lapas Perempuan di Medan, Sumatera Utara. Seorang warga binaan membutuhkan operasi, tetapi tidak dapat menggunakan jaminan kesehatan BPJS karena tidak memiliki NIK.

Akibatnya, biaya medis tersebut harus ditanggung anggaran lapas yang terbatas. KSP juga menyoroti persoalan kepadatan hunian atau overcrowding di sejumlah lapas.

Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, menilai persoalan tersebut berkaitan dengan belum terintegrasinya tata kelola data antarinstansi. Menurutnya, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tidak dapat menyelesaikan persoalan itu sendiri.

“Bisa dibayangkan di beberapa lapas itu ada warga binaan yang masih tidak punya NIK. Akhirnya tidak diketahui keluarganya di mana, hak-haknya sebagai warga negara bagaimana,” tutur Rieke.

Rieke merekomendasikan penerbitan dua Peraturan Presiden. Rekomendasi tersebut mencakup integrasi tata kelola keimigrasian nasional dan sistem pemasyarakatan nasional.

Pemerintah diharapkan memperjelas pembagian kewenangan antarinstansi pusat dan daerah. Pembenahan administrasi kependudukan juga berkaitan dengan pembahasan revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan di Komisi II DPR RI.

.