JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus kata “Ahli” dari Pasal 215 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Putusan ini menegaskan larangan pertanyaan menjerat dalam pemeriksaan pidana hanya berlaku bagi saksi dan terdakwa, bukan ahli.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Putusan Nomor 383/PUU-XXIV/2026 yang dibacakan dalam sidang pleno MK, Kamis (12/11/2026). Permohonan pengujian materiil itu diajukan Dicky Saputra, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam amar putusannya, MK menyatakan kata “Ahli” dalam Pasal 215 KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan penghapusan tersebut, norma Pasal 215 kini berbunyi, “Pertanyaan yang bersifat menjerat dilarang diajukan kepada Saksi atau Terdakwa”.

Perubahan ini memperjelas batas perlindungan hukum dalam pemeriksaan perkara pidana. Ahli tidak lagi tercantum sebagai pihak yang dilindungi ketentuan larangan pertanyaan menjerat dalam pasal tersebut.

Hakim Konstitusi menjelaskan bahwa saksi dan ahli memiliki kedudukan berbeda. Saksi memberikan keterangan mengenai peristiwa yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri. Sementara itu, ahli memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan keahlian khusus.

MK juga menemukan ketidaksesuaian antara rumusan Pasal 215 dan penjelasan pasalnya. Rumusan sebelumnya menggunakan frasa “Saksi Ahli, atau Terdakwa”, sedangkan penjelasan pasal tidak mengatur ahli sebagai subjek perlindungan.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai penggabungan istilah saksi dan ahli berpotensi menimbulkan kerancuan serta ketidakpastian hukum. Karena itu, kata “Ahli” dinilai tidak tepat dipertahankan dalam norma tersebut.

“Di samping itu, berdasarkan salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah asas kejelasan rumusan,” kata Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah saat membacakan pertimbangan hukum.

Putusan ini mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. MK menolak permohonan untuk selain dan selebihnya.

Keputusan tersebut menjadi perubahan penting dalam rumusan hukum acara pidana, khususnya mengenai batas larangan pertanyaan menjerat. Namun, putusan ini secara khusus mengatur Pasal 215 KUHAP dan tidak dapat ditafsirkan sebagai kekebalan ahli dari seluruh ketentuan hukum.

Putusan MK berlaku sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Salinan putusan dapat diakses masyarakat melalui laman resmi Mahkamah Konstitusi.