JAKARTA — Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengungkapkan pemerintah menerima sekitar 600 ribu pengaduan penipuan digital. Total kerugian masyarakat dari laporan tersebut mencapai sekitar Rp9,3 triliun.

Nezar menyampaikan data tersebut saat menerima audiensi perwakilan Mastercard di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026).

Menurut Nezar, peningkatan konektivitas digital turut diikuti meningkatnya ancaman kejahatan siber. Pemerintah menilai masyarakat perlu memahami cara menggunakan layanan digital dan melakukan transaksi secara aman.

“Saat ini, setelah kita memiliki konektivitas yang sangat baik, kejahatan siber justru meningkat dan jumlah kasus penipuan saat ini sudah sangat mengkhawatirkan,” ungkap Nezar.

Ia menegaskan penanganan penipuan digital tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur keamanan. Pemerintah juga perlu memperluas edukasi agar masyarakat mengenali berbagai modus penipuan.

Sebagai langkah pencegahan, pemerintah menerapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026. Regulasi tersebut mengatur registrasi pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan bergerak seluler.

Aturan itu mewajibkan penggunaan identitas biometrik dalam proses registrasi kartu SIM. Pemerintah berharap verifikasi identitas dapat membantu mencegah penyalahgunaan layanan telekomunikasi.

Nezar menjelaskan data biometrik digunakan untuk meningkatkan akurasi identifikasi pengguna. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan digital.

Namun, pencegahan tetap membutuhkan keterlibatan masyarakat dan penyelenggara platform digital. Edukasi keamanan siber perlu diperluas agar pengguna lebih waspada saat menerima pesan, tautan, maupun tawaran transaksi mencurigakan.