JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah meminta Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi meningkatkan kesiapan menghadapi perubahan sistem pelayanan haji 2027. Direktur Jenderal Bina Haji, Puji Raharjo, menyampaikan arahan tersebut saat membuka pelatihan PPIH di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Puji menjelaskan, penyelenggaraan haji 2027 menggunakan skema pelayanan full board melalui syarikah di Arab Saudi. Skema tersebut mengubah pembagian tanggung jawab pelayanan akomodasi, konsumsi, dan pergerakan jamaah.
“Jika sebelumnya sebagian besar layanan dikelola melalui pola kerja yang lebih banyak mengandalkan pengelolaan mandiri, tahun ini sistem pelayanan menggunakan skema full board melalui syarikah di Arab Saudi,” kata Puji.
Dalam skema baru tersebut, PPIH bertugas menjembatani kebutuhan jamaah Indonesia dengan penyedia layanan di Arab Saudi. Petugas juga harus memastikan seluruh komitmen pelayanan berjalan sesuai kesepakatan.
Puji menyebut perubahan lainnya mencakup pengelompokan jamaah dalam rombongan sekitar 40 hingga 45 orang. Petugas juga harus memahami penyesuaian skema murur dan tanazul.
Ia meminta seluruh petugas memahami perjalanan pelayanan jamaah sejak keberangkatan hingga kembali ke Indonesia. Pemahaman tersebut mencakup layanan bandara, hotel, transportasi, serta pelayanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
“Petugas harus semakin responsif, semakin melayani. Tahun ini kualitas pelayanan harus meningkat,” tegas Puji.
Kementerian Haji dan Umrah juga mendorong pelatihan berbasis praktik lapangan. Petugas diharapkan mampu berkoordinasi, mengambil keputusan, dan menyelesaikan persoalan pelayanan secara tepat.
Perubahan sistem pelayanan tersebut menuntut kesiapan petugas menghadapi penyelenggaraan haji 2027. Pemerintah perlu memastikan pelaksanaan skema baru tetap mengutamakan kebutuhan dan keselamatan jamaah.