JAKARTA — Wali Kota Bekasi Tri Adhianto tidak menghadiri pemeriksaan sebagai saksi di Kejaksaan Agung, Selasa (17/11/2026). Ia meminta penjadwalan ulang pemeriksaan untuk pekan depan dalam penyidikan dugaan korupsi tata kelola perusahaan migas daerah.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, membenarkan ketidakhadiran tersebut. Menurutnya, Tri telah mengirimkan surat permohonan penjadwalan ulang kepada penyidik.

“Yang bersangkutan untuk pemeriksaan hari ini tidak hadir dan ada surat minta di-reschedule pemanggilan minggu depan,” kata Anang saat dikonfirmasi, Selasa (17/11/2026).

Sebelumnya, penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus menjadwalkan pemeriksaan Tri sekitar pukul 10.00 WIB. Pemeriksaan berlangsung di Gedung Bundar Jampidsus Kejagung.

Tri dipanggil sebagai saksi dalam penyidikan dugaan penyimpangan tata kelola PT Migas Kota Bekasi (Perseroda). Perkara tersebut berkaitan dengan kerja sama operasi bersama PT Pertamina EP periode 2009–2024.

Anang menjelaskan, penyidik menduga pelaksanaan kerja sama tersebut melanggar sejumlah mekanisme perizinan. Di antaranya, dugaan tidak adanya persetujuan DPRD dan tidak terpenuhinya mekanisme perizinan Kementerian ESDM.

Kejagung memperkirakan dugaan penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp2 triliun. Penyidik masih mengumpulkan alat bukti dan mendalami pihak-pihak yang berkaitan dengan kerja sama tersebut.

Dalam proses penyidikan, Kejagung sebelumnya menggeledah sejumlah lokasi. Dua di antaranya Kantor Sekretariat Daerah Kota Bekasi dan Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi.

Permintaan penjadwalan ulang membuat pemeriksaan Tri belum terlaksana pada agenda Selasa ini. Penyidik Kejagung dijadwalkan kembali memanggilnya pada pekan depan.

Awak media masih berupaya meminta penjelasan Tri Adhianto dan Pemerintah Kota Bekasi mengenai alasan permintaan penjadwalan ulang. Konfirmasi juga diperlukan untuk memperoleh tanggapan atas materi penyidikan tersebut.