JAKARTA – Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum) Mahkamah Agung RI memperkuat kompetensi hakim dalam menangani sengketa pertanahan. Sebanyak 138 peserta dari satuan kerja peradilan wilayah Indonesia Timur mengikuti bimbingan teknis secara daring pada 12–13 November 2026.
Direktur Jenderal Badilum, Bambang Myanto, membuka kegiatan tersebut. Bimbingan teknis menggunakan metode blended learning melalui pembelajaran mandiri dan pengarahan teknis.
Rangkaian kegiatan dimulai pada 9 November 2026. Peserta mengikuti pembelajaran mandiri melalui Badilum Learning Center pada 9–10 November 2026.
Pada 12 November 2026, peserta menerima materi penyusunan putusan perdata berkualitas dan upaya hukum perdata. Materi disampaikan Hakim Agung Kamar Perdata Mahkamah Agung RI, Agus Subroto, bersama narasumber dari Kementerian ATR/BPN.
Pembahasan mencakup hubungan antara fakta persidangan, alat bukti, pertimbangan hukum, dan amar putusan. Pemahaman administrasi serta data pertanahan juga menjadi bagian penting dalam pemeriksaan perkara.
Selanjutnya, pada 13 November 2026, peserta dijadwalkan mempelajari persoalan sengketa pertanahan dan pelaksanaan eksekusi. Materi tersebut dijadwalkan disampaikan Zahrul Rabain, purnabakti Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI, bersama narasumber ATR/BPN.
Pembahasan tersebut mencakup identifikasi objek sengketa dan pelaksanaan eksekusi berdasarkan amar putusan. Ketepatan kedua aspek itu berkaitan dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Ditjen Badilum juga menyelenggarakan pre-test dan uji komprehensif untuk mengukur pemahaman peserta. Kegiatan dimoderatori Irwanto, Kepala Subdirektorat Pengembangan Tenaga Teknis.
Melalui bimbingan teknis tersebut, Ditjen Badilum mendorong peningkatan kapasitas hakim dalam menangani perkara pertanahan. Penguatan kompetensi diharapkan mendukung kualitas putusan, kepastian hukum, dan perlindungan hak para pihak.
