JAKARTA – Peredaran beras ilegal menjadi ancaman bagi perlindungan petani dan stabilitas pasar pangan nasional. Pemerintah menegaskan pengawasan serta penindakan impor ilegal harus diperkuat agar produksi dalam negeri tidak terganggu dan konsumen memperoleh beras yang aman serta berkualitas.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut sekitar 115 juta petani berpotensi terdampak oleh peredaran beras ilegal. Menurutnya, masuknya beras tanpa prosedur resmi dapat mengganggu persaingan pasar ketika petani dalam negeri sedang memproduksi beras.
Persoalan tersebut tidak hanya menyangkut kepentingan petani. Konsumen juga menghadapi risiko karena asal-usul dan kualitas beras ilegal tidak dapat dipastikan.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa beras ilegal tidak memiliki jaminan kejelasan proses penyimpanan, pengiriman, pengemasan, hingga kualitas produk. Kondisi tersebut menjadi alasan penting bagi pemerintah untuk memperketat pengawasan.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai turut melakukan penindakan terhadap impor beras ilegal bersama komoditas pangan ilegal lainnya. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga pasar domestik dan melindungi hasil produksi pertanian nasional.
Namun, persoalan beras ilegal tidak cukup diselesaikan melalui penindakan di pintu masuk negara. Pengawasan distribusi, penelusuran asal barang, serta penindakan terhadap jaringan perdagangan ilegal juga diperlukan agar praktik serupa tidak terus berulang.
Capaian swasembada pangan seharusnya tidak hanya diukur dari peningkatan produksi. Pemerintah juga perlu memastikan hasil pertanian dalam negeri terserap dengan baik, petani memperoleh perlindungan, dan masyarakat mendapatkan pangan yang aman.
Karena itu, pemberantasan perdagangan pangan ilegal membutuhkan koordinasi lintas instansi. Bea Cukai, Kementerian Pertanian, dan lembaga terkait perlu memastikan pengawasan berjalan konsisten dari pintu masuk hingga peredaran di pasar.
Swasembada pangan bukan sekadar kemampuan memproduksi beras. Keberhasilannya juga ditentukan oleh kemampuan negara melindungi petani, menjaga stabilitas pasar, dan menjamin kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat.
