JAKARTA – Pemerintah membahas usulan peningkatan target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2026 menjadi Rp325 triliun. Pemerintah juga menyiapkan kredit program Rp386,9 triliun untuk 2027 serta relaksasi pembiayaan bagi debitur terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Pembahasan tersebut berlangsung dalam Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM di Jakarta, Rabu (11/11/2026). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memimpin rapat selaku Ketua Komite Kebijakan.
Dalam rapat tersebut, pemerintah membahas peningkatan target KUR 2026 dari sebelumnya Rp295 triliun menjadi Rp325 triliun. Namun, peningkatan tersebut masih berstatus usulan yang dibahas pemerintah.
Hingga 31 Oktober 2026, realisasi penyaluran Kredit Program mencapai Rp300,8 triliun. Angka tersebut setara 89,2 persen dari plafon yang telah didistribusikan sebesar Rp337,4 triliun.
Dari total penyaluran tersebut, sebanyak 68,1 persen mengalir ke sektor produksi di luar perdagangan. Sementara itu, realisasi KUR mencapai Rp271,3 triliun dengan jangkauan sekitar 4,2 juta debitur.
Untuk 2027, Komite Kebijakan menetapkan target penyaluran Kredit Program sebesar Rp386,9 triliun. KUR memperoleh alokasi terbesar dengan target Rp325 triliun.
Pemerintah juga menyiapkan Kredit Usaha Pertanian sebesar Rp1,3 triliun. Alokasi tersebut mencakup Kredit Usaha Pertanian Alsintan Rp300 miliar dan Kredit Usaha Pertanian Peternakan Rp1 triliun.
Selain itu, pemerintah menargetkan Kredit Industri Padat Karya Rp600 miliar, Kredit Program Perumahan Rp30 triliun, serta Kredit Perempuan Prasejahtera Rp30 triliun.
Pemerintah juga menyepakati relaksasi pembiayaan bagi debitur KUR yang terdampak gempa di NTT. Kebijakan tersebut mencakup restrukturisasi kredit melalui pemberian masa tenggang dan/atau perpanjangan tenor.
Relaksasi dapat diterapkan mulai tahun ini dengan dukungan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ketentuan tersebut membuka ruang restrukturisasi hingga tiga tahun bagi debitur di wilayah terdampak.
Pemerintah juga menyepakati keringanan suku bunga atau marjin KUR menjadi 0 persen pada 2027 dan 3 persen pada 2028. Kebijakan tersebut akan didukung subsidi bunga atau subsidi marjin reguler.
Ketentuan teknis lebih lanjut akan diatur melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Peraturan Menteri Keuangan.
Airlangga Hartarto menyatakan Kredit Program menjadi instrumen pemerintah untuk memperluas akses pembiayaan usaha rakyat. Pemerintah berharap pembiayaan tersebut mendorong produktivitas, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan kapasitas usaha.
Pemerintah juga menyiapkan penyesuaian anggaran subsidi untuk pembayaran imbal jasa penjaminan KUR Generasi I. Tagihan yang telah diverifikasi BPKP akan diselesaikan, sedangkan tagihan yang masih dalam proses verifikasi diperhitungkan dalam anggaran 2027.
Pemerintah menyatakan pengawasan akan diperkuat agar penyaluran Kredit Program tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
