JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyatakan menghormati dan mendukung keputusan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang telah mengajukan pengunduran diri dari jabatannya. Keputusan tersebut dinilai sebagai sikap kesatria dan bentuk tanggung jawab demi kepentingan bangsa dan negara.
Dalam keterangannya, Presiden Prabowo mengaku menerima keputusan tersebut dengan berat hati. Namun, ia menegaskan bahwa keputusan yang diambil Wakil Presiden harus dihormati.
“Dengan berat hati saya menerima surat tersebut dan menghormati serta mendukung keputusan yang telah beliau ambil,” ujar Presiden Prabowo saat konferensi pers di Gedung Istana, Kamis (12/11/2026).
Menurutnya, Wakil Presiden telah menunjukkan sikap kesatria, penuh tanggung jawab, serta negarawan dalam menyikapi persoalan yang dihadapinya.
Presiden menjelaskan, persoalan tersebut berkaitan dengan perbedaan sistem pendidikan di luar negeri dan Indonesia.
Meskipun Wakil Presiden merasa telah menempuh pendidikan melalui proses yang teratur, terdapat aspek persyaratan dalam sistem konstitusional Indonesia yang dinilai belum terpenuhi berdasarkan putusan hukum yang ada.
Atas pertimbangan tersebut, Wakil Presiden disebut mengambil keputusan untuk mengundurkan diri demi kepentingan yang lebih besar, yakni bangsa, negara, dan rakyat Indonesia.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas kontribusi Wakil Presiden, Gibran, selama proses politik hingga menjalankan pemerintahan.
Ia mengungkapkan bahwa Wakil Presiden telah memberikan banyak bantuan sejak masa kampanye untuk memperoleh mandat rakyat. Bahkan, selama dua tahun pemerintahan berjalan, sejumlah capaian pemerintah disebut tidak terlepas dari peran dan kontribusi Wakil Presiden.
Presiden juga menjelaskan pembagian tugas di awal pemerintahan. Wakil Presiden diminta turun langsung ke berbagai daerah, termasuk wilayah terpencil, untuk memantau pelaksanaan program-program pemerintah.
Sementara itu, Presiden Prabowo memusatkan perhatian pada perumusan kebijakan nasional di tingkat pusat, termasuk pembenahan regulasi, peningkatan efisiensi, penertiban berbagai bentuk penyelewengan, serta perbaikan sistem ekonomi nasional.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa arah pembenahan ekonomi tersebut berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33 dan Pasal 34.
Pernyataan tersebut sekaligus menyoroti pentingnya tanggung jawab konstitusional dalam penyelenggaraan pemerintahan. Setiap jabatan publik, menurut substansi pernyataan itu, harus dijalankan dengan memperhatikan ketentuan hukum dan kepentingan masyarakat luas.
