JAKARTA – Kementerian Keuangan mencatat pendapatan negara mencapai Rp2.618 triliun hingga 31 Oktober 2026. Realisasi tersebut setara 83 persen dari target APBN dan tumbuh 23,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Capaian tersebut disampaikan Kementerian Keuangan melalui Siaran Pers Nomor SP-203 pada Jumat (13/11/2026). Pemerintah menyebut kinerja penerimaan negara didukung peningkatan penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Penerimaan pajak tercatat sebesar Rp1.796,8 triliun atau tumbuh 23,2 persen secara tahunan. Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp267,2 triliun dengan pertumbuhan 7,2 persen.
Adapun PNBP mencapai Rp551,8 triliun atau tumbuh 37 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Dari sisi belanja, realisasi Belanja Negara mencapai Rp2.997,2 triliun atau 78 persen dari pagu APBN. Angka tersebut tumbuh 15,6 persen secara tahunan.
Belanja Pemerintah Pusat tercatat Rp2.343,6 triliun. Nilai tersebut terdiri atas belanja kementerian/lembaga sebesar Rp1.239,1 triliun dan belanja nonkementerian/lembaga sebesar Rp1.104,5 triliun.
Sementara itu, Transfer ke Daerah terealisasi Rp653,6 triliun atau 94,3 persen dari anggaran. Namun, realisasi tersebut mengalami kontraksi 8,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Kementerian Keuangan juga mencatat defisit APBN sebesar 1,47 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Di sisi lain, keseimbangan primer mencatat surplus Rp114,8 triliun.
Pemerintah menyatakan belanja negara diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik, mendukung program prioritas, serta mempercepat pemerataan pembangunan.
Kementerian Keuangan menegaskan pengelolaan APBN tetap mengedepankan kehati-hatian, kredibilitas, dan kesinambungan fiskal.