BEKASI — Agenda wawancara awak media dengan Camat Bekasi Barat, Andi Kristanto Puryandaru, S.STP., M.M., belum terlaksana. Sejumlah pertanyaan mengenai banjir, pengelolaan sampah, pelayanan publik, dan pengawasan aparatur masih menunggu penjelasan langsung.
Awak media sebelumnya telah menghubungi camat melalui WhatsApp untuk meminta waktu wawancara. Tiga pokok bahasan telah disampaikan, yakni isu prioritas wilayah, pelayanan publik dan inovasi, serta ekonomi dan sosial kemasyarakatan.
Dalam komunikasi awal, Andi menyampaikan sedang berkeliling wilayah dan berharap wawancara dapat dilakukan pada Jumat, 16 Oktober 2026.
Melalui pesan berikutnya, Andi menegaskan tidak ada penolakan atau pembatasan terhadap media. Ia menjelaskan memiliki agenda rapat melalui Zoom, ibadah Jumat, dan kegiatan lain yang membuat wawancara belum dapat dilakukan.
Meski demikian, sejumlah pertanyaan substantif masih membutuhkan jawaban. Awak media ingin menggali langkah konkret penanganan banjir di Bintara dan Jakasampurna, strategi pengelolaan sampah, serta tantangan kawasan perbatasan dengan DKI Jakarta.
Pertanyaan lain menyangkut inovasi pelayanan, saluran pengaduan masyarakat, dan pengawasan aparatur kecamatan hingga kelurahan. Awak media juga ingin mengetahui mekanisme pencegahan pungutan liar dalam pelayanan publik.
Persoalan tersebut penting karena menyangkut pelayanan pemerintah yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Penjelasan mengenai program, pelaksanaan, dan hasilnya diperlukan agar publik memperoleh informasi yang jelas.
Awak media menghormati agenda kedinasan Camat Bekasi Barat. Namun, kepastian waktu wawancara tetap diperlukan agar pertanyaan yang telah disampaikan dapat dijawab secara langsung.
Hingga berita ini disusun, wawancara tersebut belum terlaksana. Awak media tetap membuka ruang konfirmasi kepada Camat Bekasi Barat untuk memberikan penjelasan mengenai seluruh pokok pertanyaan.
Keterangan resmi dari pihak kecamatan diharapkan dapat melengkapi informasi mengenai penanganan persoalan wilayah dan kualitas pelayanan publik di Bekasi Barat.
