JAKARTA – Pemerintah mempercepat pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di berbagai wilayah Indonesia sebagai bagian dari upaya mewujudkan swasembada energi nasional.
Langkah percepatan tersebut dibahas dalam rapat yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (5/3/2026).
Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani, mengatakan pembangunan PLTS direncanakan menjangkau berbagai wilayah, termasuk desa-desa yang telah memiliki jaringan distribusi listrik.
Menurut Rosan, dari rencana awal pengembangan kapasitas PLTS sebesar 100 gigawatt, pemerintah akan memprioritaskan pembangunan tahap awal sekitar 13 gigawatt.
“Prioritasnya di daerah-daerah yang memang sudah memiliki jaringan distribusi. Dari rencana 100 gigawatt, kemungkinan tahap awal sekitar 13 gigawatt yang akan dipercepat,” ujar Rosan kepada awak media usai rapat.
Rosan juga menyebutkan bahwa pemerintah telah mencatat adanya investasi yang masuk untuk mendukung pengembangan ekosistem industri tenaga surya di dalam negeri. Salah satunya adalah pembangunan pabrik komponen PLTS dengan nilai investasi sekitar 1,4 miliar dolar AS.
Menurutnya, investasi tersebut diproyeksikan mampu mendukung kapasitas produksi hingga 50 gigawatt dan diharapkan selesai pada akhir tahun ini sehingga dapat memperkuat penggunaan komponen dalam negeri untuk proyek PLTS.
Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan pengembangan proyek percontohan PLTS. Salah satu prototipe telah dibangun oleh Danantara di Kabupaten Sumenep dengan kapasitas sekitar 1 megawatt.
Proyek percontohan tersebut nantinya akan ditinjau oleh tim dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Kementerian Pendidikan Tinggi untuk dievaluasi sebelum dikembangkan lebih luas di berbagai daerah.
Rosan menambahkan, Presiden Prabowo juga mendorong agar percepatan pembangunan PLTS dilakukan melalui berbagai skema pendanaan, termasuk kerja sama dengan pihak swasta yang memiliki teknologi serta kapasitas dalam pengembangan energi surya dan sistem baterai.
“Danantara diminta untuk mempelajari struktur pembiayaan yang memungkinkan, baik dari dalam negeri maupun kerja sama dengan pihak swasta yang memiliki teknologi dan kemampuan di bidang energi surya,” katanya.
