JAKARTA – Prabowo Subianto menegaskan optimisme pemerintah dalam menghadapi potensi krisis energi global. Hal tersebut disampaikan saat memberikan taklimat pada rapat kerja pemerintah bersama jajaran Kabinet Merah Putih, pejabat eselon I kementerian/lembaga, serta pimpinan BUMN di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (8/4/2026).
Dalam arahannya, Presiden menyatakan bahwa di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, Indonesia dinilai mampu menjaga stabilitas nasional.
“Kita dapat mengendalikan arah perkembangan bangsa ini. Dalam satu setengah tahun terakhir, kita telah membuktikan bahwa pemerintah berjalan efektif dan mampu menjalankan tugas bernegara dengan baik,” ujar Presiden.
Presiden juga mengingatkan bahwa dunia telah lama dihadapkan pada ancaman krisis global di tiga sektor utama, yakni pangan, energi, dan air. Hal tersebut, menurutnya, sejalan dengan proyeksi Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui agenda Sustainable Development Goals (SDGs).
“PBB sejak lama telah memproyeksikan krisis global meliputi pangan, energi, dan air. Ini menjadi perhatian seluruh negara,” katanya.
Terkait kondisi global terkini, Presiden menyoroti konflik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada fluktuasi harga energi dunia. Meski demikian, pemerintah menilai posisi Indonesia relatif aman.
“Saya sudah mempelajari berbagai data. Memang ada tantangan, tetapi kita mampu menghadapinya dan mengatasinya,” tegasnya.
Untuk menjaga ketahanan energi nasional, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis, khususnya dalam menghadapi periode kritis 12 bulan ke depan. Salah satunya melalui pengendalian konsumsi bahan bakar dalam jangka pendek.
“Dalam 12 bulan ke depan kita fokus menjaga stabilitas. Setelah itu, kita optimistis kondisi akan semakin kuat,” ungkap Presiden.
Di sisi lain, Presiden memastikan kebijakan subsidi energi tetap diarahkan untuk melindungi masyarakat kecil. Pemerintah akan mempertahankan subsidi bagi mayoritas masyarakat, terutama kelompok rentan.
“Subsidi BBM akan tetap kita jaga untuk rakyat kecil, sekitar 80 persen masyarakat. Sementara kelompok mampu diarahkan membayar sesuai harga pasar,” jelasnya.
Lebih lanjut, Presiden menekankan pentingnya percepatan transformasi menuju kemandirian energi nasional berbasis sumber daya domestik dan energi terbarukan. Ia menilai krisis global justru menjadi momentum untuk mempercepat reformasi di sektor energi.
“Krisis adalah peluang untuk bekerja lebih efisien, menghindari pemborosan, dan memastikan tidak ada kebocoran maupun praktik korupsi,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus memastikan kebijakan yang diambil berdampak langsung bagi masyarakat.
