KUPANG – Krisis iklim di Nusa Tenggara Timur (NTT) dinilai bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan krisis keadilan yang memperdalam ketimpangan sosial dan gender. Perubahan pola musim, kekeringan berkepanjangan, krisis air bersih, hingga menurunnya produktivitas pertanian disebut semakin memperberat beban hidup masyarakat, khususnya perempuan.
Persoalan tersebut menjadi fokus dalam webinar bertajuk “Alarm Krisis Iklim: Perspektif Feminis atas Pembangunan, Transisi Energi, dan Masa Depan Ruang Hidup di NTT” yang diselenggarakan Solidaritas Perempuan Flobamoratas dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, Minggu (7/6/2026).
Dalam kegiatan tersebut, para pembicara menyoroti dampak krisis iklim yang dinilai semakin memperburuk kerentanan perempuan di NTT. Selain menghadapi persoalan pangan dan air bersih, perempuan juga disebut menjadi kelompok yang paling terdampak oleh berbagai proyek pembangunan dan investasi ekstraktif yang terus berkembang di wilayah tersebut.
Solidaritas Perempuan Flobamoratas menilai berbagai proyek pembangunan yang mengatasnamakan investasi dan transisi energi belum sepenuhnya memperhatikan partisipasi masyarakat terdampak, khususnya perempuan. Akibatnya, ruang hidup masyarakat semakin menyempit, konflik agraria meningkat, dan kerusakan ekologis terus terjadi.
Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah penetapan Pulau Flores sebagai kawasan pengembangan energi panas bumi atau geothermal. Kebijakan tersebut dinilai memunculkan perdebatan karena di satu sisi dipromosikan sebagai bagian dari transisi energi, namun di sisi lain menimbulkan kekhawatiran terkait dampaknya terhadap lingkungan dan ruang hidup masyarakat lokal.
Pembicara pertama, Magdalena Eda Tukan dari Koalisi Kopi, menyoroti kondisi perempuan di Flores Timur yang harus menghadapi krisis iklim sekaligus dampak bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki. Menurutnya, perempuan memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan keluarga melalui pengelolaan benih lokal dan praktik-praktik pertanian tradisional yang diwariskan secara turun-temurun.
Ia juga mengingatkan bahwa berbagai proyek transisi energi skala besar harus memastikan adanya pelibatan masyarakat secara bermakna agar tidak mengancam sumber penghidupan warga, terutama perempuan yang berada di garis depan menjaga ketahanan keluarga dan komunitas.
Sementara itu, Horiana Yolanda dari WALHI NTT menjelaskan bahwa wilayah NTT memiliki kerentanan ekologis yang tinggi karena kondisi geografisnya yang terdiri atas pulau-pulau kecil, curah hujan rendah, serta bentang alam karst dan savana.
Menurutnya, kondisi tersebut diperparah oleh ekspansi berbagai proyek pembangunan ekstraktif seperti pertambangan, perkebunan monokultur, industri garam, pariwisata berbasis investasi, hingga proyek panas bumi.
“Pembangunan ekstraktif tidak hanya gagal menjawab akar persoalan krisis iklim, tetapi juga mempersempit akses masyarakat terhadap tanah, air, dan sumber penghidupan,” ujarnya.
Pembicara lainnya, Linda Tagie dari Solidaritas Perempuan Flobamoratas, menekankan bahwa krisis iklim bukan persoalan yang netral gender. Menurutnya, perempuan sering menghadapi beban berlapis karena harus mempertahankan keberlangsungan kehidupan keluarga dan komunitas sekaligus menghadapi berbagai bentuk diskriminasi dalam proses pembangunan.
Linda juga menyoroti masih minimnya pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam. Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi menghasilkan kebijakan yang tidak responsif terhadap kebutuhan kelompok yang paling terdampak oleh krisis iklim.
Selain itu, ia mengingatkan pentingnya menjaga ruang demokrasi dan partisipasi publik agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi terkait berbagai proyek pembangunan yang berdampak pada lingkungan dan ruang hidup mereka.
Para pembicara sepakat bahwa upaya menghadapi krisis iklim harus dibangun di atas prinsip keadilan sosial, keadilan ekologis, dan kesetaraan gender. Perempuan tidak boleh hanya menjadi kelompok yang menerima dampak, tetapi harus menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan yang menentukan masa depan lingkungan dan pembangunan.
Melalui webinar ini, Solidaritas Perempuan Flobamoratas berharap isu krisis iklim di NTT dapat dipahami tidak hanya sebagai persoalan lingkungan semata, tetapi juga sebagai persoalan keadilan yang menyangkut hak masyarakat, keberlanjutan sumber daya alam, serta masa depan ruang hidup perempuan dan komunitas lokal.
