JAKARTA— Kenaikan harga BBM non-subsidi imbas gejolak global mulai memicu kekhawatiran baru di dalam negeri. Puan Maharani menegaskan pemerintah tak cukup hanya merespons, tetapi wajib terbuka soal arah kebijakan energi yang langsung berdampak ke kantong masyarakat.
Usai Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (21/4/2026), Puan mengingatkan lonjakan harga minyak dunia berpotensi menekan daya beli, terutama jika masyarakat beralih ke BBM subsidi. Kondisi ini dinilai bisa membebani anggaran negara sekaligus memperlebar tekanan ekonomi rumah tangga.
Menurutnya, transparansi menjadi kunci agar publik tidak dibiarkan dalam ketidakpastian. Pemerintah diminta menjelaskan secara rinci alasan kenaikan harga BBM non-subsidi, berapa lama kebijakan itu berlaku, hingga proyeksi ke depan.
“Setiap kebijakan harus disampaikan terbuka, termasuk evaluasinya secara berkala. Ini penting untuk menjaga kepercayaan publik,” tegasnya.
Selain itu, DPR mendesak pemerintah menyiapkan langkah mitigasi konkret menghadapi dinamika geopolitik global yang belum menentu. Tanpa antisipasi matang, dampak berantai dari konflik global dikhawatirkan akan semakin dirasakan masyarakat luas.
Di tengah ketidakpastian tersebut, DPR menekankan bahwa stabilitas ekonomi nasional harus dijaga dengan kebijakan yang tidak hanya responsif, tetapi juga adil dan akuntabel.
