Berdasarkan Susenas Maret 2026, kepemilikan akta kelahiran anak usia 0–17 tahun telah mencapai 94,6 persen. Namun, masih terdapat sekitar 5,4 persen anak yang belum memiliki akta kelahiran.
Cakupan kepemilikan akta kelahiran di sejumlah wilayah Tanah Papua dan Nusa Tenggara Timur juga masih berada di bawah 90 persen.
“Digitalisasi akta kelahiran ini akan terus meningkatkan akurasi pencatatan anak sehingga mereka bisa mendapatkan hak-haknya karena tercatat dan terekam dalam sistem kependudukan dan statistik kita,” ujar Amalia.
Integrasi juga dinilai dapat memberikan manfaat bagi pemutakhiran data peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Direktur Utama BPJS Kesehatan dr. Prihati Pujowakito mengatakan keterhubungan data akta kelahiran dengan data kepesertaan JKN dapat mempercepat pembaruan data sekaligus mengurangi potensi data ganda.
“Dengan adanya akta kelahiran yang disambungkan dengan BPJS Kesehatan, peserta yang bayinya lahir tidak perlu lagi melakukan proses secara manual. Datanya dapat langsung dikirim dan diproses secara online,” ujarnya.
Diperluas ke Seluruh Fasilitas Kesehatan
Layanan digitalisasi akta kelahiran melalui integrasi SATUSEHAT-SIAK telah menjalani tahap uji coba di Rumah Sakit Anak dan Bunda (RSAB) Harapan Kita sejak 31 Juli 2026. Layanan tersebut kemudian diperluas ke puskesmas dan akan dikembangkan secara bertahap ke seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki layanan persalinan.
Kolaborasi Kemenkes dan Kemendagri dalam integrasi layanan tersebut telah berlangsung sejak Januari 2026. Ke depan, integrasi data juga akan diarahkan untuk mendukung pencatatan kematian dan penyebab kematian.
Pemerintah berharap integrasi SATUSEHAT dan SIAK dapat menciptakan layanan administrasi kependudukan yang lebih cepat, mudah, dan terintegrasi. Dengan demikian, orang tua tidak perlu berpindah-pindah layanan untuk mengurus dokumen administrasi setelah kelahiran.
Di sisi lain, pemerintah juga dapat memperoleh data kelahiran yang lebih akurat, mutakhir, dan tepat waktu sebagai dasar perencanaan kebijakan serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
